Pangkalpinang- Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan beberapa OPD di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung melakukan rapat kerja (rakerja) PPID Utama dan PPID Pembantu tahun 2019 di Ruang Rapat Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.Selasa(22/1/19) pagi.
Rakerja PPID Utama dan PPID Pembantu dibuka langsung oleh Darlan,S.Pd,M.M selaku Asisten Bidang Administrasi Umum mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.Dalam sambutannya disampaikan bahwa masyarakat umum diperbolehkan untuk meminta data kepada pemerintah karena setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa merupakan hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu perwujudan penyelenggaraan negara yang baik.Lebih lanjut disampaikan sikap pemerintah terhadap LSM Pemantau tentang permintaan data harus lah jelas dan sesuai ketentuan.
Dalam rakerja tersebut, Syawaludin selaku anggota Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan kewajiban dan hak badan publik diantaranya pemerintah daerah wajib menyediakan, memberikan informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan sesuai perundang-undangan.Badan Publik juga berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan menolak memberikan informasi tersebut apabila tidak sesuai dengan UU.
Merupakan pidana apabila tidak merbitkan Informasi Publik sesuai dengan pasal 52 UU KIP yaitu Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan,tidak memberikan atau menerbitkan informasi publik sesuai dengan ketentuan dikenakan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.
