Basic page
CONTOH FORMAT :
Laporan Pertanggung Jawaban Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;...
Basic page
Dengan adanya petunjuk teknis yang digambarkan dalam buku petunjuk ini untuk memperoleh bantuan dana hibah dan sosial dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya masyarakat akan lebih mudah memahami dalam menyampaikan proposal yang...
Basic page
Batas waktu pelaporan pertanggung jawaban dari penggunaan dana dengan penjelasan sebagai berikut :
Jika pelaksanaan kegiatan telah selesai maka laporan pertanggung jawaban harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan;
Jika dalam...
Basic page
Prose SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dan Kelengkapannya (Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2016)
Penerima hibah atau bantuan sosial wajib memberikan laporan dan membuat pertanggung jawaban kepada Gubernur melalui PPKD (...
Basic page
Dalam melaksanakan monitoring terhadap penerima bantuan hibah dan sosial akan dilaksanakan oleh tim khusus monitoring dengan menetapkan Surat Keputusan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tim monitoring akan mengamati langsung...
Basic page
Tahap Pencairan
Proposal yang sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) akan diproses untuk pelaksanaan pencairan dengan tahapan sebagai berikut :
Masyarakat / Ormas mengajukan proposal permohonan pencairan secara tertulis kepada...
Basic page
Proposal yang mendapatkan disposisi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, akan dievaluasi kebenaran dan kevaliditasannya oleh tim evaluasi, tim evaluasi akan mengamati langsung kelapangan dimana lokasi bantuan berdomisili sesuai dengan alamat...
Basic page
1. Kelengkapan Proposal Bidang Bantuan Hibah (Pergub Nomor 25 Tahun 2016)
Untuk persyaratan administrasi dalam pengajuan bantuan hibah kelengkapan proposal, sebagai berikut :
A. Daftar Kelengkapan Pengajuan Hibah Bagi Badan/Lembaga Yang Dibentuk...
Basic page
Proposal bantuan hibah dan sosialyang masuk akan melalui proses tahapan/ alur sebagai berikut :
Tahap Penganggaran
Proposal tertulis ditujukan Kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk melalui Biro Umum di Tata Usaha Pimpinan sebelum...
Basic page
Strategis dan kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan bantuan hibah dan sosial, berpedoman terhadap pola Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah...
Basic page
Sasaran pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap bantuan hibah dan sosial yang diberikan kepada masyarakat atau organisasi kemasyarakatan mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka...
Basic page
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan, sehingga apa yang akan dicapai dapat dijalankan sesuai dengan arah kebijakan visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menatap masa...
Basic page
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan secara struktural Biro Kesejahteraan Rakyat berada dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan...
Basic page
Maksud dari penyusunan petunjuk teknis tentang tata cara pemberian bantuan hibah dan sosial ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat atau penerima hibah dalam melakukan proses untuk mendapatkan bantuan sekaligus memahami dalam...
Basic page
a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
c. Landasan Operasional :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran...
Basic page
Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang bertujuan untuk menciptakan suatu tata kehidupan masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata. Pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dimaksudkan untuk...
Basic page
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang berkaitan dengan memberikan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat yang menyangkut bantuan hibah dan sosial maka diperlukan...
