Keterbukaan Informasi Publik Pada Masa Pandemi Covid-19

Covid-19 sebagai sebuah wabah yang dialami, tidak hanya di Indonesia tetapi juga hampir diseluruh negara di dunia. Berbagai negara terus berupaya untuk mengatasi penyebaran wabah virus Covid-19 yang pertama kali mucul di Wuhan China ini. Begitu juga dengan Pemerintah Indonesia yang terus berjuang untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19.

Wabah Covid-19 ini telah menyebar hampir keseluruh dunia dan penyebarannnya begitu cepat. Tercatat hingga tanggal 18 Mei 2020, wabah ini telah menjangkiti 216 negara didunia dengan pasien terkonfirmasi posisitif sebanyak 4.589.592 dan korban meninggal sebanayk 310.391 orang. Sementara di Indonesia tercatat hingga 18 Mei, 18.010 orang dinyatakan positif Covid-19 dengan jumlah penderita yang sudah sembuh 4.324 orang. Sedangkan di Babel sendiri tercatat terdapat sebanyak 29 pasien terkonfirmasi positif, 1 orang meninggal dan sembuh sebanyak 23 orang.

Penyebarannya yang begitu cepat dan meluas ini, membuat wabah ini ditakuti masyarakat. Dan masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi publik terkait informasi pencegahan dan penanganan pandemic Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Karena virus Covid-19 merupakan wabah dan jenis baru yang informasinya belum banyak diketahui masyarakat.

Informasi penanganan pandemi virus Covid-19 yang terbuka sangat diharapkan semua pihak, baik itu terkait transparansi data seperti jumlah pasien positif, lokasi terinfeksi, bahkan data identitas pribadi pasien Covid-19.  Karena kurangnya ketersediaan informasi terkait Covid-19 dan ketidakterbukaan penanganannya dikhawatirkan dapat membuat panik dan justru akan menjadi kendala dalam penanganan Covid-19.

Menyikapi hal ini, Pemerintah telah berupaya transparan kepada publik mengenai data-data berkaitan Covid-19. Saat era digital saat ini keterbukaan informasi merupakan keharusan yang dilakukan pemerintah. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu yang harus dilakukan saat ini. Transparansi-transparansi informasi jadi keharusan. Informasi itu hak yang dijamin konstitusi oleh anak-anak bangsa

Dalam transparan informasi, pemerintah harus berhati-hati  dan terukur dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pemerintah wajib memilih dan memilah mana informasi yang boleh dibuka ke publik dan mana informasi yang tidak boleh. Jangan sampai informasi yang dibuka kepublik dapat menyebabkan kepanikan dimasyarakat.

Informasi terkait virus Covid-19, antisapasi, pencegahan penyebaran, jumlah pasien dan kebijakan yang dilakukan pemerintah merupakan informasi yang wajib disampaikan kepada publik. Hal ini sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan informasi tersebut masuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara serta merta oleh Badan Publik yang memiliki kewenangan dan menguasai informasi mengenai Covid-19.

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 UU KIP tersebut, Badan publik wajib mengumumkan dan menyampaikan informasi kepada public dengan cara yang mudah dimengerti dan menjangkau masyarakat luas. Keterbukaan informasi dalam hal ini wajib dilakukan karena Corona dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Dengan adanya informmasi yang disampaikan kepada public, publik akan mengetahui bagaimana mengantisipasi dan tindakan apa saja yang bisa dilakukan masyarakat guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

Hingga sekarang, informasi terkait cara pencegahan dan penanggulangannya serta kebijakan telah disampaikan oleh pemerintah melalui Badan Publik yang menguasai informasi tersebut, seperti Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Informasi ini pun telah disebarkan secara masif oleh pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah kab/kota melalui berbagai kanal media yang dimiliki pemerintah, baik cetak, website maupun media sosial.

Bahkan pada Senin (13/4) lalu dalam rapat terbatas bersama Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19, Presiden Joko Widodo meminta agar informasi dan data penyebaran Covid-19 terintegrasi dan terbuka. Keterbukaan dan integrasi data mengenai jumlah pasien positif terjangkit Covid-19, pasien dalam pengawasan, dan orang dalam pemantauan sangat penting. Termasuk juga jumlah yang meninggal, jumlah sembuh dan peta sebaran Covid-19. Hal ini menunjukan keseriusan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang transparan terbuka dan update kepada publik.

Namun, bagaimana dengan informasi identitas dan data pribadi pasien Covid-19? Apakah harus dibuka atau ditutup atau terbuka terbatas? Menanggapi hal ini, pemerintah wajib memikirkan matang-matang, sangat hati-hati dan mengukur dampak dari informasi yang masuk dalam kategori rahasia ini. Apa resikonya jika data pribadi pasien dibuka ke publik? Apakah keterbukaan itu akan membuat masyarakat semakin waspada atau justru sebaliknya masyarakat akan menjadi semakin panik.

Kenapa demikian? Karena jika salah, maka bukan tidak mungkin kebijakan informasi publik yang dilakukan pemerintah dapat menuai polemik di masyarakat yang berimbas pada munculnya tindakan yang kontra produktif di masyarakat. Selain itu pembukaan data pasien yang kebablasan bisa membuat pemerintah tersangkut keranah hukum. Sesuai UU KIP pasal 17, data kesehatan pribadi pasien masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik.

Pembukaan data pasien positif Covid-19 ke publik memunculkan dua pandangan. Pandangan pertama, data pasien yang sudah terkorfirmasi positif sebaiknya dibuka agar masyarakat dapat menjaga jarak dan mencegah penularan menjadi lebih luas.

Sementara dalam pandangan lain, data pribadi pasien merupakan suatu yang bersifat rahasia dan secara normatif data pribadi dilindungi oleh hukum. Dalam UU KIP pasal 17 huruf h menyatakan bahwa informasi data riwayat kesehatan pasian sebagai informasi yang dirahasiakan. Begitu juga UU 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran mengenai kerahasian dokter. Pada pasal 48 UU Praktik Kedoteran tentang kewajiban Dokter dan dokter gigi menjaga rahasia kedoteran. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dan permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Dua pandangan ini memiliki kepentingan nya masing-mmasing. Namun, pemerintah sebagai pemangku kepentingan harus mampu mengambil langkah dan membuat keputusan yang bijak untuk kepentingan bersama dan melindungi rakyatnya.

Data pribadi pasien secara detail harus terus dijaga kerahasiannya untuk umum. Karena ada privasi pasien yang harus dilindungi. Pembukaan data pasien secara detail dihkwatirkan dapat memberikan dampak kepada pasien tersebut bahkan bagi anggota keluarganya. 

Jadi, Informasi data pasien memang bersifat rahasia, namun bukan tidak mungkin data tersebut bisa dibuka untuk kepentingan bersama dengan ijin dari pasien tersebut dan bersifat ketat serta terbatas. Artinya, data pasien buka untuk kalangan tertentu saja seperti Tim Gugus Tugas Covid-19 dan dilakukan secara ketat agar dapat lebih mudah melakukan tracking atau penelusuran jejak kegiatan yang pernah dilakukan pasien  terkonfirmasi positif. Data pribadi yang dimanfaatkan dalam tracking harus terbatas dan ada limit waktunya. Hal ini dilakukan agar data pribadi pasien dapat tetap aman.

Selain yang berkepentingan, data pasien tidak boleh disebarkan ke media publik. Untuk itu, pemerintah wajib melakukan pendidikan kepada masyarakat agar tidak ikut menyebarkan data pribadi pasien ke media sosial. Karena penyebaran data pribadi dalam terancam sanksi pidana. Karena data pribadi yang bersifat rahasi sangat dilindungi perundangan-undangan.

Yuk mari kita bersama-masa saling menjaga kebersamaan, saling membantu satu sama lain dan melakukan disiplin diri dalam menerapkan physical distancing, rajin cuci tangan dengan sabun, dan selalu gunakan masker kain. Bersama Kita Bisa Lawan Covid-19.

Penulis: 
Fajrina Andini
Sumber: 
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung