Dasar Hukum

  a.    Landasan Idiil    :    Pancasila
  b.    Landasan Konstitusional    :    Undang-Undang Dasar 1945
  c.    Landasan Operasional    :    

  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2004 tentang Periksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Perubahan Pertama dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
  11. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  12. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , Perubahan Pertama dari Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  13. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , Perubahan Kedua dari Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  14. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , Perubahan Ketiga dari Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.