Adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Semakin Memperkuat Peran Humas Memberikan Informasi

Ditetapkanya Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), semakin memperkuat paran humas dalam memberikan informasi kepada kepada masyarakat yang membutuhkan informasi, baik informasi mengenai kebijakan apa yang telah diperbuat, maupun yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Keberadaan Undang-undang KIP, merupakan waktu yang tepat bagi Humas Pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan  aktivitas pemerintah secara terbuka dan transparan.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan pengambil kebijakan, membutuhkan peran humas untuk  penyampaian informasi kepada masyarakat. Begitu juga masyarakat sebagai orang yang menikmati pembangunan dan pelaksana kebijakan pemerintah, tentunya harus mengetahui sumber dari kebijakan tersebut.

Oleh sebab itu di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, menjelaskan ada empat jenis informasi, dimana pada Bab IV di dalam UU KIP, pada bagian kesatu pasal 9 menerangkan jenis Informasi yang pertama adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Informasi ini meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, Informasi mengenai laporan keuangan dari badan publik, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, dan Informasi lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pada bagian Kedua, pada Pasal 10, jenis informasi yang ke dua yaitu Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10).Informasi ini meliputi Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam.

Ketiga, Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11). Informasi ini meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, Keputusan, kebijakan dan rencana kerja badan publik serta perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

Keempat, Informasi yang dikecualikan (pada UU KIP, Pasal 17). Informasi ini tidak boleh dibuka kepada publik, antara lain meliputi informasi yang berkaitan dengan informasi yang dapat membahayakan negara dan bangsa, dan apabila dibuka dapat menghambat proses penegakaan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh seorang humas untuk melakukan peranya dalam rangka pengimplementasian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Upaya yang pertama adalah mampu merumuskan informasi apa saja yang bisa disampaikan ke pada masyarakat dan menjelaskan jenis-jenis informasi apa saja yang tertuang dalam perundang-undangan KIP. Hal ini perlu dilakukan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak semua informasi dapat di akses atau di minta oleh masyarakat atau pemohon informasi.

Yang kedua, seorang humas harus mampu menjebatani apa bila ada sengketa informasi yang terjadi antara pemohon informasi dengan penyedia informasi, sebelum masuk keranah Komisi Informasi (KI), misalnya saja masyarakat atau pemohon informasi meminta informasi karena informasi yang di minta belum tersedia, maka perlu adanya penjelasan dan komunikasi yang baik antar masyarakat dengan penyedia informasi, sehingga mucul suatu pemahaman yang sama terhadap informasi yang di minta.

Yang ketiga, seorang humas harus bisa menyampaikan dan menyajikan informasi yang jelas kepada masyarakat, melaui media  masa agar sampai ke masyarakat, misalnya terkait informasi pembangunan pemerintah daerah yang telah atau yang akan dilaksankan, kebijakan berupa peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan juga peraturan Walikota berkenaan dengan pembangunan infrastuktur dan lain sebaginya.

 

Penulis: 
Mislam
Sumber: 
Biro Kesra